Seminar Alumni "Soekarno : Dari Masa Pendudukan Jepang hingga Supersemar"

Ditulis : Fileksius Gulo

Muda bergelora,

            Cerdas, peduli, dan berani

            Tulus bergerak membangun asa bangsa,

            ………

            Ia terhukum di jalan yang benar.  

     

Penggalan sajak karya Dr. Anton Haryono diatas adalah ungkapan magis mengenai salah seorang founding father bangsa ini.  Representatif itu terlihat dari sosoknya yang dibenci tapi dirindukan, ia hujat tetapi dipuja, karakternya pernah dikubur dalam sejarah, tapi semangatnya hidup menyulu negeri. Sosok itu adalah Soekarno. Dunia mengenalnya karena revolusinya, sebab revolusi telah memakan anaknya.

Soekarno: dari pendudukan Jepang hingga Supersemar, adalah seminar yang diselenggarakan oleh Program Sudi Pendidikan Sejarah FKIP bekerjasama dengan Pusat Kajian Demokrasi dan HAM Universitas Sanata Dharma. Seminar tersebut dilaksanakan pada Jumat (11/3) di Aula Lembaga Studi Realino, Kampus II Mrican, Gejayan, Caturtunggal. Peringatan 50 tahun Supersemar itu menghadirkkan 2 (dua) pembicara yaitu sejarawan Peter Kasenda dan sejarawan Dr. Anton Haryono, M.Hum.

Soekarno Penyambung Lidah Jepang?

            Materi ini dipaparkan langsung oleh penulis buku Soekarno Dibawah Bendera Jepang (1942-1945), sejarawan Peter Kasenda. Kejelian pemaparannya menggugah kilas balik sejarah apakah Soekarno disebut sebagai penyambung lidah “Jepang” atau penyambung lidah “rakyat”?

Masa pendudukan fasis Jepang yang hanya berbilang tahun lebih terasa menyakitkan daripada masa pendudukan kolonial Belanda yang berbilang abad.  Pada tanggal 8 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Jendral Ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada Jendral Hitoshi Immamura. Degan demikian berakhirlah masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada masa pendudukannya, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia yaitu dengan cara: Mengijinkan mengibarkan bendera Merah Putih; Mengijinkan menggunakan bahasa Indonesia; dan Mengijinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Tentu saja hal itu membuat hati rakyat Indonesia bahagia, karena mereka menganggap bahwa kedatangan bangsa Jepang dapat membebaskan belenggu dari penjajah Belanda. Untuk memikat hati rakyat, Jepang membuat propaganda Tiga A, yang berisi: Jepang pemimpin Asia; Jepang pelindung Asia; dan Jepang cahaya Asia.

Dukungan rakyat terhadap Jepang memang tidak seperti awal kedatangannya. Hal ini sangat mungkin juga karena sikap dan tindakan Jepang yang berubah. Seperti telah disinggung di depan, Jepang mulai melarang pengibaran bendera Merah Putih dan yang boleh dikibarkan hanya bendera Hinomaru serta mengganti Lagu Indonesia Raya dengan lagu Kimigayo. Masyarakat mulai tidak simpati terhadap Jepang.“Saudara tua” tidak seperti yang mereka janjikan. Sementara perkembangan Perang Asia Timur Raya mulai tidak menggembirakan. Kekalahan Jepang di berbagai medan pertempuran telah menimbulkan rasa tidak percaya dari rakyat.

 Terdesak dari kondisi itu, Jepang segera berusaha memulihkan keadaan. Jepang harus dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis terkemuka, antara lain Sukarno dan Moh. Hatta. Karena Sukarno masih ditahan di Padang oleh pemerintah Hindia Belanda, maka segera dibebaskan oleh Jepang. Tanggal 9 Juli 1942 Sukarno sudah berada di Jakarta dan bergabung dengan Moh. Hatta.

Jepang berusaha untuk menggerakkan seluruh rakyat melalui tokoh-tokoh nasionalis. Jepang ingin membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk menggerakkan rakyat. Bulan Desember 1942 dibentuk panitia persiapan untuk membentuk sebuah organisasi massa. Kemudian Sukarno, Hatta, K.H. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan itu bernama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dibentuk tanggal 16 April 1943. Mereka kemudian disebut sebagai empat serangkai. Sebagai ketua panitia adalah Sukarno. Tujuan Putera adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, Putera bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas di bidang propaganda, Putera juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi.

Jepang benar-benar terancam dalam perangnya melawan sekutu. Untuk semakin menarik simpati bangsa Indonesia agar tetap mendukung Jepang, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Kumaikici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam bahasa Jepang BPUPKI disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. BPUPKI beranggotakan 60 orang, ditambah beberapa pimpinan. Sebagai ketua adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakil-wakil ketua, yakni Icibangase yang sekaligus sebagai kepala Badan Perundingan dan RP. Suroso yang sekaligus sebagai kepala sekretariat. Sebagai kepala sekretariat, RP. Suroso dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. AG. Pringgodigdo. BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 diresmikan.

Pada kesempatan persemian ini dilakukan pengibaran bendera Hinomaru disusul pengibaran bendera Merah Putih. Hal ini semakin membangkitkan semangat para anggota BPUPKI dalam mempersiapkan upaya Indonesia merdeka. Yang sangat menarik, sejak itu lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan dan Sang Merah Putih boleh dikibarkan. Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki halhal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Jika suatu saat kelak meneguhkan kemerdekaannya, maka bangsa Indonesia sudah harus memiliki dasar negara. Oleh karena itu, BPUPKI merumuskan dasar negara.

Sebagai realisasi pelaksanaan tugas,  BPUPKI kemudian mengadakan siding-sidang. Secara garis besar sidang-sidang BPUPKI itu terbagi menjadi dua kali sidang. Sidang BPUPKI I diadakan pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Kemudian Sidang BPUPKI II dilangsungkan pada tanggal 10 - 17 Juli 1945. Sidang-sidang BPUPKI itu untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Sidang pertama membahas bagi negara Indonesia merdeka. Waktu itu KRT. Rajiman Widyodiningrat meminta pandangan dari para anggota mengenai dasar negara baru yang akan dibentuk. Untuk itu, tampil beberapa tokoh untuk berpidato menyampaikan pandangannya. Dari sekian banyak pembicara, ada tiga tokoh yang paling dipertimbangkan pandangan-pandangannya. Mereka adalah Mr. Moh Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno.

Tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari terakhir dari rangkaian Sidang BPUPKI I. Dalam pidato itu yang istimewa ia mengajukan usul nama, lima asas yang disebut dengan Pancasila. Pidato Ir. Soekarno tanggal I Juni 1945 sering disebut dengan pidato lahirnya Pancasila.

Tokoh-tokoh intelektual Indonesia ini memanfaatkan organisasi tersebut untuk menggembleng mental dan membangkitkan semangat nasionalisme, menumbuhkan rasa percaya diri, serta harga diri sebagai bangsa. Pada saat penggemblengan itulah Ir. Soekarno selalu menyisipkan penanaman jiwa  dan semangat nasionalisme, pentingnya persatuan dan kesatuan serta keberanian berjuang dengan risiko apapun untuk menuju Indonesia merdeka. Indonesia memanfaatkan organisasi ini untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan, maka jelas bahwa rakyat Indonesia tidak bodoh untuk dibohongi oleh Jepang.

Terhukum Di Jalan Yang Benar

            Materi ini disajikan dalam bentuk sajak-sajak sejarah. Dipaparkan dan dilakonlan secara langsung oleh pematerinya, sejarawan Dr. Anton Haryono, M.Hum.

Si Bung Melawan Si Kolim

Muda bergelora

Cerdas, peduli, dan berani

Tulus bergerak membangun asa bangsa

Keangkuhan, penindasan, dan perampokan bukan untuk dibiarkan

Rakyat melarat, diperbudak dinegeri sendiri, bukan untuk durata[pi, tetapi disikapi

Muda bergelora

Cerdas, peduli, dan berani

Lantang menyuarakan pembebasan

Tidak jera merajut persatuan

Garang melawan raksasa penjarah kekayaan dan kebebabsan

Kemerdekaan harga mati, tidak ada kata kompromi

Berapa pun harganya siap dibayar tunai

Jeruji besi, pembuangan, dan pengansingan dijalani

Si Kolim (kolonialisme-imperialisme) taku mati

Si Bung tidak hanya menakut-nakuti, tetapi melawan aar mati

Si Bung mebayara harga dari mimpi besar kebangsannya

Hidu penuh asa dan doa dalam kesunyian terpencil

Si Bung Salah Dimengerti

Muda berelora, mana pedulimu, mana nyalimu

Mengapa berkolaborasi dengan bangsa yang biasanya mengumbar janji

Mengapa kamu menjadi bagian dari mesin mobilisasi dan eksploitasi sumber daya

Mana perikemanusiaanmu, mana kejuanganmu?

Tudingan-tudingan mengarah kepadanya

Terhadap apa yang ditempuh pada zaman kathok klambi karung goni

Zaman kejam para tentara dari negeri matahari

Narasi-narasi dikemudian hari, bukan memuji, tetapi menghakimi

Menghukum dengan kata-kata

Kata-kata colonial, feudal, sarat kepentingan politik global

Sejatinya sama sekali bukan kolaborasi takluk tunduk perhambaan purba buta

Cita-cita pemerdekaan bansa yan menyetirnya

Muda bergelora tetap pada komitmen awalnya

Terbitnya bangsa baru yang merdeka, terbebas dari raksasa haus kuasa Si Kolim

Indonesia merdeka senantiasa digelorakan

Semangat revoluioner kaum muda berhasil menangkap kharismanya

Ia pun mengakomodasi apa mau mereka

Siasaatnya jitu, hasilnya tergelar di Pengangsaan Timur

Ini bukan reaksi spontan memanfaatkan vakum kekuasaan

Indonesia merdeka telah dipersiapkan, segalah sesuatu yang telah dipikirkan

Nilai-nilai kearifan local digali, ditemukan, dan dirumuskan

Dirancang sebagai fondasi bagi bangunan negara-bangsa yang hendak didirikan

Bila narasi-narasi di keudian hari tidak berpihak kepadanya

Hakikatnya, ia terhukum dijalan yang benar

Si Bung Konsisten, Jatuh, dan Terhukum

Kemerdekaan harus diwujudkan

Bagi Si Bung kedaultan tidak bias ditawar-tawar

Meski sudah merdeka, ia tetap lantang dan garang menantang

Terhadap Si Kolim baju baru, Nekolim

Bangsa-bangsa baru senasib dipersatukan dalam sebuah gerakan

Membidik raksasa yang berbahaya, prahara mengemuka

Perselisihan dan pertikaian antar sesame anak bangsa terjadi

Cita-cita negara kesejahteraan tersumbat perwujudannya

Serangkaian nasionalisasi dilakukan

Nekolim berang dan menggempar lapar siap memangsa bila waktunya tiba

Ketidaksepahaman internal makin terprovikasi

Oleh tabiat lapar persekutuan para raksasa

Kedaulatan tidak bias ditawar-tawar

Si Bung tetap konsisten pada pendiriannya

Tidak memberi keleluasaan bergerak Si Nekolim

Si Nekolim tidak tinggal diam, apalagi perang bratayuda harus dimenangkan

Prahara politik berubah menjadi tragedy kemanusiaan

Si Bung jatuh, orde kekuasaan berganti

Si Nekolim dan kaki tangannya pesta pora, investasi asing merajalela

Penjarahan kian masif dan sistematis, tergawangi kuasa tengan besi

Kedaulatan rakyat tidak lebih dari sekedar permainan manipulatif penguasa

Narasi-narasi sejarah diproduksi berkarakter babad

Menyanjungtinggikan “Sang Raja”, Ndoro Tuan, dengan segala daya upaya

Si Bung tidak hanya jatuh, Si Bung “terhukum” dalam sejarah

Tetapi Si Bung berada di jalan yang benar

Jalan hidup suatu bangsa yang harus berdaulat

Kebenaran Sejarah

Satu persitiwa banyak kisah, itulah sejarah

Beda sudut pandang, beda tafsir, beda kisah sangatlah lumrah

Tidak perlu dirisaukan, tetapi amat sangat perlu disadari

Penguasa memanipulasi sejarah pun telah berlangsung sejak zaman bahuela

Membuka diri terhadap narasi-narasi alternatif perlu ditempuh

Eranya era reformasi, era keterbukaan

Makin dipaksakan, makin mendesak untuk dikritisi

Menerima begitu saja sama artinya tidak belajar

Masa lalu telah lewat, yang hadir kembali adalah tafsirnya

Tafsir yang seringkali bertolak dari hajat kuasa tuan pemesannya

Belajar sejarah, membuka cakrawala

Bukan memasung diri dalam narasi paksa pemilik kuasa

Belajar sejarah, belajar mendewasa

Membuka diri terhadap berbagai narasi tandingan

Banyak karya baru seputar tragedy 1965 yang menggugah

Karya John Roosa, Baskara T. Wardaya, Asvi Warman Adam,
M.R. Siregar, A. Pambudi, dan Aiko Kurasawa.

Polemik Supersemar

Polemik Surat Perintah 11 Maret 1966 sudah memasuki usia emas, 50 tahun sejak dikeluarkan.Namun, hingga saat ini kabut misteri mengenai surat yang dianggap menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno yang dilanjutkan oleh Soeharto itu belum juga surut. Perdebatan berawal dari eksistensi atau keberadaan Supersemar yang dicurigai tidak pernah ada. Akan tetapi, keraguan mengenai keberadaan Supersemar itu dianggap sirna setelah munculnya jawaban dari Presiden Soekarno.

Dalam pidato yang disampaikan pada peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1966, Presiden Soekarno menyebut mengenai Supersemar, yang juga jadi bukti keberadaannya. Akan tetapi, Soekarno membantah telah memberikan surat kuasa untuk transfer kekuasaan kepada Letjen Soeharto yang ketika itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat.

"Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of authority, padahal tidak," kata Soekarno dalam pidato berjudul "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah" atau lebih dikenal dengan sebutan "Jasmerah". Soekarno kemudian memberikan penjelasan mengenai alasan dikeluarkannya Supersemar. Menurut Soekarno, Supersemar tak lain sebagai perintah untuk menjaga stabilitas keamanan. Sejak peristiwa Gerakan 30 September 1965, situasi politik di Indonesia bisa dibilang genting. Sejumlah aksi kekerasan di berbagai wilayah sudah terjadi, dengan menjadikan anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia dan kelompok underbouw-nya sebagai sasaran.

Sejarawan Asvi Warman Adam menambahkan, situasi politik di Jakarta, terutama di sekitar Istana Kepresidenan, pada 11 Maret 1966 memicu puncak ketegangan di lingkar kekuasaan. Sejumlah pasukan tentara tidak dikenal diketahui mengepung Istana Kepresidenan, yang belakangan diketahui merupakan pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris. Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur melaporkan soal tentara tidak dikenal itu kepada Presiden Soekarno. Atas laporan itu, Soekarno yang saat itu memimpin sidang kabinet lalu menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Perdana Menteri Johannes Leimena. Soekarno lalu memutuskan untuk terbang ke Bogor dengan helikopter.

"Jika kondisinya masih normal, Bung Karno akan tetap di Istana Negara. Artinya, kondisi pada saat itu sudah sangat meruncing dan panas," ujar Asvi Warman Adam. Melihat rawannya situasi saat itu, penjelasan Soekarno mengenai Supersemar itu pun memiliki konteks yang bisa dipahami. Surat Perintah itu ditulis Soekarno untuk menjamin keselamatan dirinya, juga keluarga. "Itu juga perintah pengamanan pribadi presiden, perintah pengamanan wibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden, perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah melaksanakan perintah itu dengan baik," ujar Soekarno dalam "Jasmerah".

Sejarawan Asvi Warman Adam menilai perintah Presiden Soekarno itu ditafsirkan berbeda oleh Menpangad Letjen Soeharto. Penafsiran yang berbeda itu pertama kali diimplementasikan saat Soeharto membuat Surat Kebijakan Nomor 1/3/1966 atas nama Presiden Soekarno, untuk membubarkan PKI. Soeharto dianggap keliru dalam menafsirkan kata "mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi".

"Itu yang dijadikan dasar untuk pembubaran PKI. Jadi sangat sakti surat itu," tutur Asvi. Soekarno, dalam penuturan Asvi, marah terhadap keputusan Soeharto. Surat keputusan untuk membubarkan PKI diminta Soekarno untuk segera dicabut. Namun, Soeharto menolak. Di titik inilah dugaan Supersemar menjadi "alat kudeta" muncul. "Soekarno melihat kekeliruan di situ, tapi Soeharto tetap melanjutkan yang dilakukannya," lanjut Asvi.

Tidak hanya marah, Soekarno kemudian membuat surat perintah baru yang menyatakan Supersemar itu tidak sah. Surat perintah itu dibuat pada 13 Maret 1966, yang dikenal dengan sebutan Supertasmar. Keberadaan mengenai Supertasmar itu terungkap di biografi AM Hanafi, mantan Duta Besar di Kuba, yang berjudul Menggugat Kudeta Jenderal Soeharto: Dari Gestapu ke Supersemar (1998). AM Hanafi menjelaskan, Supertasmar itu mengumumkan bahwa Supersemar bersifat administratif/teknis, dan tidak politik. Soeharto juga diminta tidak melampaui wewenangnya dan memberi laporan ke presiden.

"Hanafi disuruh untuk menghubungi beberapa orang dan menyebarkan surat untuk membantah Supersemar. Tapi dia tidak punya jalur lagi," tutur Asvi. Hanafi sempat menghubungi mantan Panglima Angkatan Udara Suryadharma. Namun, Suryadharma mengaku tidak lagi punya saluran untuk menyebarkan surat perintah baru dari Presiden Soekarno itu. "Pers pun tidak mau memberitakan," tutur Asvi Warman. Hingga saat ini, keberadaan Supertasmar pun tidak jelas. Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan juga mengakui lembaganya tidak memiliki naskah atau salinan mengenai Supertasmar itu.

Perbedaan pandangan ini kemudian menjadi dasar yang menyebut bahwa Presiden Soekarno menerbitkan Supersemar bukan atas kehendaknya. Selama ini memang ada sejumlah kabar yang menyebut Soekarno berada dalam tekanan saat menyerahkan Supersemar kepada Letjen Soeharto, melalui tiga jenderal yang menjadi utusan. Adapun tiga jenderal itu adalah Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen Muhammad Jusuf, dan Brigjen Amirmachmud. Versi lain menyebut kehadiran jenderal keempat, Mayjen Maraden Panggabean. Versi kehadiran Maraden Panggabean itu diungkap mantan penjaga keamanan Istana Bogor, Sukarjo Wilardjito.

Menurut mantan Kepala Arsip Nasional RI, M Asichin, dalam wawancara kepada Arsip Nasional RI pada 2005, Sukarjo bahkan mengaku menyaksikan penodongan kepada Soekarno oleh Panggabean. Asvi Warman Adam meragukan kebenaran cerita Sukarjo. Menurut dia, yang bisa mendekat ke ring 1 Presiden Soekarno bukan orang sembarangan. "Tidak mungkin juga ada jendral yang berani menodong Soekarno. Saya juga tidak yakin Panggabean itu berani," ujar peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tersebut. Istilah dipaksa dianggap Asvi tidak tepat. Soekarno dianggap lebih tepat disebut berada dalam tekanan.

"Tidak hanya oleh tiga orang jendral, tapi oleh serangkaian kejadian dan peristiwa yang menyebabkan Soekarno tidak punya pilihan lain selain Soeharto," ucapnya. Asvi Warman Adam memiliki istilah sendiri untuk situasi itu: Kudeta merangkak. Soeharto sendiri sudah membantah mengenai tuduhan kudeta. Dikutip dari arsip Harian Kompas, Soeharto yang saat itu menjabat presiden mengatakan bahwa Supersemar hanya digunakan untuk "membubarkan PKI dan menegakkan kembali wibawa pemerintahan".

"Saya, kata Presiden Soeharto, tidak pernah menganggap Surat Perintah 11 Maret sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan mutlak. Surat Perintah 11 Maret juga bukan merupakan alat untuk mengadakan kup terselubung," demikian kutipan di Harian Kompas terbitan 11 Maret 1971.

Penutup

Dia-Soekarno-mempersatukan dan memerdekakan negerinya. Dia membebaskan rakyat dari rasa rendah diri dan membuat mereka merasa bangga dan terhormat menjadi orang Indonesia, menjadi satu nasion yang memiliki republik Indonesia dalam pergaulan masyarakat dunia. Semua ini terjadi sesudah 350 tahun kolonialisme Belanda dan 3,5 tahun pendudukan fascisme Jepang dalam Perang Dunia ke-II. Apa yang dia kerjakan pada 17 Agustus 1945 sebenarnya adalah tepat sama dengan apa yang dilakukan Thomas Jefferson bagi negeri dan bangsa Amerika pada 4 Juli 1776. Dia menjadi satu-satunya politikus dan negarawan dalam sejarah politik modern umat manusia yang mempersatukan negeri dan bangsanya tanpa meneteskan setitik darah pun. Bandingkan dengan Jendral Suharto yang membantai dan memenjarakan dua juta orang lebih hanya untuk menegakkan rezim yang dia namakan Orde Baru.

Kampanye fitnah pada awalnya dimulai dengan menuduh Sukarno sebagai kolaborator militerisme Jepang, kemudian dia menjadi diktator dengan konsep demokrasi terpimpinnya, selanjutnya dia kejangkitan megalomania yang mau membangun dunia baru dengan distribusi kemakmuran yang lebih adil, padahal ekonomi negerinya sendiri -begitu katanya- tak diurus sehingga membikin rakyatnya melarat. Apakah itu benar? Mari kita tanya pada sejarah. 

Bung karno, begitulah paling senang dia dipanggil, telah memberikan semua bagi negerinya: kedudukan, karier politik sampai bahkan nyawanya demi persatuan, kesatuan dan perdamaian bangsanya. Itulah puncak-puncak kebenaran Sukarno yang untuk selama-lamanya tak pernah akan hapus, betapa pun bahaya desintegrasi  dewasa ini mengancam Indonesia akibat warisan politik jendral Suharto. Tetapi berbeda dari pemimpin kebangkitan nasion Amerika itu, Pejuang kemerdekaan dan martabat manusia Indonesia ini tidak mendapat perlakuan adil dari sejarah sebagaimana patut dia terima dan semestinya dia diperlakukan.